Pemerintah Lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima semua yang dibutuhkan untuk mempertahankan keanggotaan. Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, Mengatakan akan tegas mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penempatan PMI nonprosedural, baik perorangan maupun korporasi.
Penguatan langkah-langkah tersebut melibatkan berbagai lintas instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
“Selama ini kami hanya memberi sanksi ringan, dan hanya mencabut atau skorsing, tetapi sekarang kami ingin melakukan efek jera kepada mereka yang melakukan (penempatan PMI secara nonprosedural),” kata Wamenaker pada Konferensi pers di Kantor Kemnaker, Labu (4 Desember 2023).
Afriansyah menyatakan komitmen lintas instansi/lembaga untuk bersama melakukan pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural.
Hal in juga termasuk pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orange (TPPO), termasuk kasus TPPO yang tengah terjadi di Batam.
“Ketika mereka berangkat secara nonprosedural, maka perlindungan, keselamatan, beserta seluruh fasilitas yang mereka dapat itu tidak dapat mereka dapatkan. Itu yang harus kita sikapi,” ujar Wamenaker.
PMI tidak melakukan PMI dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 25.
Saya juga akan mendorong Pengawas Ketenagakerjaan melaukkan pengawasan terhadap proses penempatan PMI, melaakukan edukasi kepada semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan Calon PMI.
Kemudian memperkuat tugas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja untuk melayani proses penempatan tenaga kerja berjalan secara mudah dan bermartabat.
Saya, Polresta Bandar Udara Soekarno-Hatta, Polresta Bandar Udara Juanda, Sidoarjo, Polresta Bandar Udara Juanda, PMI Non Prosedur menjelaskan secara detail.
Dua kasus singkat namun tak lepas dari sinergi kerja antara Kemnaker, Polri, Kemensos, Ditjen Imigrasi, dan BP2MI yang berjalan dengan efektif.
“Jadi terkait Soetta dan Juanda, kami fokus Kementerian Ketenagakerjaan, kalau ada oknum-oknum yang terlibat akan kita tindak tegas,” Jelasnya.