Pemerintah Anggap Remeh Buta Aksara
Oleh : Iva Hasanah
Direktur KPS2K Surabaya & Pengurus Women Education Watch
Sejak Indonesia merdeka, masalah buta aksara masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tertuntaskan sampai saat ini. Jika menilik ke belakang bahwa masalah buta aksara telah ada sejak jaman penjajahan. Pada jaman penjajahan masyarakat sengaja dibodohkan dan tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Dengan kondisi demikian, maka mempermudah penjajah untuk menguasai negara jajahannya. Pendidikan hanya untuk kalangan bangsawan saja dan tidak untuk rakyat yang miskin. Kondisi ini menggerakkan seorang perempuan RA Kartini menginisiasi sekolah-sekolah untuk kalangan rakyat miskin sekitar kraton agar dapat belajar membaca dan menulis. Semangat ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hak-hak rakyat miskin akan kondisi ketertindasan yang telah membelenggu bangsanya.
Sungguh ironis bangsa ini. Sejak diperingatinya hari keaksaraan internasional pertama 8 September 1965, Indonesia masih belum mampu memerdekakan sekitar 15 juta rakyatnya dari masalah buta aksara. Menurut penelitian bahwa masyarakat yang melek aksara (pandai dan mampu membaca) akan lebih maju, jika dibandingkan dengan masyarakat yang mengalami buta aksara yang identik dengan kebodohan dan keterbelakangan. Sudah dapat dipastikan akan tertinggal dari pembangunan bangsa lain.
Berdasarkan data Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011:The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) di New York (senin,1/3/2011) Education Development Index (EDI) Indonesia adalah 0,934 yang artinya Indonesia berada di posisi ke 69 dari 127 negara di dunia. Indeks pendidikan ini disusun dengan mengacu pada enam tujuan EFA yang dideklarasikan di Dakkar, Senegal, tahun 2000 yang kemudian dirangkum dalam perolehan empat kategori penilaian yakni tingkat buta aksara usia 15 tahun keatas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, angka partisipasi pendidikan dasar dan angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar (SD). Dari data ini pula tercatat bahwa Indonesia menyumbang 1,6 % buta aksara dari 796 juta penduduk buta aksara dunia dan berada pada ranking ke tujuh diatas China, India dan Bangladesh. Kondisi ini dapat dikatakan buruk, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Brunai Darussalam, Singapura dan Malaysia.
Menganalisis data pencapaian Indonesia di tingkat Internasional, tentu menjadikan kita merasa kecewa dan frustasi akan kondisi kemajuan bangsa ini sejak menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Pertanyaan kritisnya adalah mengapa kondisi pendidikan bangsa ini tidak beranjak dari jaman ke jaman, walaupun telah berkali-kali berganti pemimpin?. Masalah buta aksara tidak boleh dianggap remeh oleh suatu negara. Karena dengan menyimpan banyak rakyatnya yang masih buta aksara, maka semakin sulit suatu bangsa menjadi bangsa yang maju.
Dengan kata lain bangsa ini masih belum dapat memerdekaan 173.199.400 rakyatnya di usia 15 tahun keatas dan 86.996.500 orang diantaranya perempuan hidup tanpa mengenal keaksaraan. Mereka yang termasuk dalam kategori ini secara pasti tidak dapat berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan bangsa. Termarginalkan dalam akses ekonomi, tersisihkan dalam menyampaikan hak politiknya dan tergusur dari tanah airnya sendiri dan pada akhirnya hanya menjadi warganegara yang sering terlupakan oleh bangsanya sendiri
Angka yang tidak bisa diremehkan lagi tentunya bagi pemerintah saat ini. Kondisi multi krisis yang disebabkan oleh bencana sosial,politik dan ekonomi turut menjadi pemicu atas besarnya angka diatas.
Wilayah yang menjadi kantong-kantong buta aksara di Indonesia sekaligus merupakan sebaran daerah-daerah yang masih tergolong tinggi masyakat miskinnya, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa faktanya di Indonesia ada 1 dari 21 orang dewasa masih buta aksara dan semakin miris lagi bahwa kenyataan buta aksara ini didominasi perempuan dengan 2/3 dari total penyandang buta aksara.
Dampaknya luas, maka masalah ini selalu menjadi topik pembahasan dalam Pendidikan Orang Dewasa (POD). Di tingkat internasional, setiap dua belas tahun sekali sejak tahun 1949 diadakan Konferensi Internasional mengenai Pendidikan Orang Dewasa (CONFINTEA). Forum ini diselenggarakan oleh UNESCO dan dihadiri antar pemerintah, badan-badan PBB, lembaga-lembaga internasional, masyarakat sipil, akademisi dan lembaga penelitian. Perhelatan CONFINTEA VI telah selesai diadakan pada tahun 2009 di Brasil dan menghasilkan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Kerangka Aksi Balem 4 Desember 2009. CONFINTEA VI membahas khusus tentang keaksaraan dan sekaligus mendefinisikan makna keaksaraan sebagai hak dasar, keahlian dasar dan sebuah kompetensi kunci untuk mewujudkan kewarganegaraan yang aktif sekaligus memastikan kesetaraan dan keadilan gender di seluruh dunia.
Indonesia sebagai negara yang menjadi kontributor buta aksara dunia, menjadi salah satu negara yang seharusnya berkewajiban untuk menjalankan kesepakatan yang tercantum dalam Kerangka Aksi Balem ini. Tetapi seakan masih jauh dari yang diharapkan bahwa pemerintah masih mementingkan target pengurangan jumlah buta aksara,dan terkesan seperti pemadam kebakaran dalam mengatasi permasalahan buta aksara. Walaupun telah mengklaim melibatkan kalangan ormas dan organisasi masyarakat sipil lainnya, namun hanya sebatas pada operator pelaksana lapangan saja bukan menjadi bagian dari stakeholder yang diharapkan dapat memberikan ide-ide strategis untuk program keaksaraan di masyarakat.
Sebagai bukti, tidak ada salahnya jika kita mencoba mengukur sejauh mana capaian pemerintah selama ini dalam mengatasi permasalahan buta aksara dengan menggunakan variabel International Benchmarks On Adult Literacy UNESCO, yakni dengan mengujikan ke-12 indikator :(1) Keaksaraan yang dimaksud adalah kemampuan membaca, menulis, dan ketrampilan berhitung untuk pembangunan warganegara aktif sehingga dapat memperbaiki kondisi kesehatan, mata pencaharian, dan kesetaraan gender,(2) Melek aksara harus dilihat sebagai upaya yang berkesinambungan yang memerlukan pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan,(3)Pemerintah harus mengambil tanggung jawab untuk memimpin, memberikan sumber daya, bekerjasama secara sistematis dengan masyarakat sipil dan melakukan desentralisasi anggaran serta pengambilan keputusan,(4) Pemerintah harus berinvestasi dalam mekanisme umpan balik dan perubahan yang sedang berlangsung, sistematisasi data dan penelitian-penelitian strategis,(5) Fasilitator keaksaraan harus dibayar paling tidak setara dengan gaji minimum guru sekolah dasar,(6)Fasilitator keaksaraan harus menerima pelatihan substansial sebagai awal dan pelatihan reguler serta diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan,(7)Fasilitator harus bekerja dengan kelompok tidak lebih dari 30 peserta dan harus ada setidaknya satu trainer/pendamping untuk per 15 kelompok peserta didik,(8)Peserta didik dalam kontek multi bahasa harus diberikan kesempatan dalam proses belajar,(9)Peserta didik harus aktif dirangsang melalui penggunaan berbagai metode partisipatif dan melalui pendekatan isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka,(10)Pemerintah harus secara aktif untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan-bahan bacaan yang sesuai baik untuk mendukung keberhasilan peserta didik maupun fasilitator,(11)Pemerintah harus berkomitmen antara US 50 dan US 100 per peserta didik per tahun untuk setidaknya dalam tiga tahun,(12)Pemerintah harus mendedikasikan setidaknya 3% dari anggaran nasional untuk sektor pendidikan keaksaraan dan dimungkinkan pula untuk memberikan kesempatan donor internasional untuk memberikan sumber dayanya.
Jika di masing-masing daerah dapat mengujikan Benchmarks ini yang merupakan tolak ukur secara global untuk melihat komitmen pemerintah, maka akan diperoleh data alternatif (finding data) versi masyarakat sipil. Sehingga kita dapat melakukan upaya advokasi yang dimulai dengan melakukan mengolah data yang selama ini menjadi kendala semua pihak.
