Keaksaraan Perempuan dan Capaian MDGs

Oleh: Eva Khovivah

Seorang ibu rumah tangga yang aktif dalam gerakan perempuan Aceh

Kapasitas seseorang dalam menggunakan huruf-huruf dan bahasa-bahasa yang digunakan dalam komunitasnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi sehari-hari yang dapat memperluas kesempatannya. Dengan mempunyai kapasitas tersebut, dia akan mampu untuk mengembangkan budaya, otonomi dan kekuatan. Demikian diungkapkan oleh Yanti Muchtar, Literacy Definition. Dengan demikian, keaksaraan itu adalah sebuah kapasitas yang sangat penting dikuasai seseorang dalam menjalankan hidupnya.

Lebih lanjut, keaksaraan juga didefinisikan sebagai hak dasar, keahlian dasar dan sebuah kompetensi kunci untuk mewujudkan kewarganegaraan yang aktif sekaligus memastikan kesetaraan dan keadilan gender di seluruh dunia. (posisi keaksaraan dalam Kerangka Aksi Belem)

Bukan Cuma Calistung

Dalam pasal 26 UU Sisdiknas No.20/2003, tercakup penjelasan pendidikan non formal yaitu diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Dalam kebijakan layanan kemdikbud (layanan pendidikan keaksaraan 2012), keaksaraan orang dewasa diartikan sebagai kemampuan mengidentifikasi, memahami, menerjemahkan, menciptakan, mengomunikasikan, menghitung, dan menggunakan bahan cetak dan tulisan dalam berbagai konteks. Keaksaraan melibatkan pembelajaran berkelanjutan dalam memungkinkan setiap individu untuk mencapai tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat (UNESCO).

Kemampuan untuk membaca, menulis, dan menggunakan angka, menggali informasi, mengungkapkan pikiran dan pendapat, mengambil keputusan dan memecahkan masalah, sebagai anggota keluarga, pekerja, warga negara, dan pembelajar sepanjang hayat.

Tingkat keaksaraan orang dewasa didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis pernyataan pendek dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran penuntasan buta huruf yang masuk dalam kebijakan layanan kemdikbud (data 2010), laki-laki dan perempuan usia 15 – 59 tahun, presentasenya laki-laki 2.783.061 (36,63%), dan perempuan 4.783.061 (63,37%). Dari jumlah total 7.566.122, sasaran penuntasan buta huruf usia 15 – 24 tahun yaitu 7.96%, usia 25 – 44 tahun yaitu 34.90%, usia 45 – 59 tahun yaitu 57.14%.

Buta huruf Perempuan, mengapa angkanya masih tinggi ?

Pada September 2000, di New York dideklarasikan Millenium Development Goals (MDGs) oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi tersebut menyetujui 8 tujuan pembangunan. Pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Ketiga, mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Keempat, menurunkan angka kematian anak. Kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan kedelapan, membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Untuk mencapai tujuan MDGs di tahun 2015, pada tujuan ketiga yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Maka penting untuk terus mengkampanyekan hak perempuan marginal mendapatkan pendidikan bermutu dan tanpa biaya. Karena pada tingkat tertentu akan membantu pencapaian target Education For All (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang ditandatangani di Jomtiem tahun 1990 dan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000 yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Kedua deklarasi ini memandatkan negara-negara yang menandatanganinya untuk memastikan terhapusnya kesenjangan gender di semua level pendidikan dan meningkatnya 50% perempuan melek huruf pada tahun 2015.

Berdasarkan berbagai kajian termasuk sasaran pembangunan milenium PBB, perempuan masih merupakan bagian terbesar dari upaya menaikkan standar kesejahteraan di Indonesia. Dari angka melek huruf, kematian bayi, hingga akses terhadap air bersih, seluruhnya menjadi persoalan yang lebih banyak dihadapi perempuan. Dan perempuan di Indonesia menyumbang 64% jumlah buta huruf nasional. (Kompas.com)

Dalam laporan United Nation Development Program (UNDP) tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia melorot ke peringkat 124. Padahal di tahun 2010 IPM Indonesia berada di peringkat 108. Hal itu terjadi karena ada jumlah negara yang masuk dalam penghitungan meningkat, dari 169 negara (2010), menjadi 187 negara (2011). (Kompas.com) .‘Kejutan’ lain terlihat dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang menyebutkan hingga tahun 2010 lalu jumlah perempuan Indonesia yang belum melek huruf jumlahnya mencapai 5 juta lebih. Sedangkan untuk tingkat local di Aceh, warga yang masih belum bias membaca dan menulis (buta huruf) mencapai 82.216 orang dimana mayoritas adalah perempuan. (Jurnal Medan.com).

Terkait dengan kondisi diatas, akar masalah dari masih tingginya angka buta huruf yang dialami oleh mayoritas perempuan adalah karena factor budaya partiarki; laki-laki lebih diutamakan dalam memperoleh pendidikan, dan pada akhirnya pendidikan belum merata dirasakan oleh warga Negara terutama perempuan, meskipun anggaran pendidikan sudah dinaikkan 20% dari APBN. Belum lagi persoalan privatisasi yang telah merambah dunia pendidikan yang mengakibatkan masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan akses terhadap pendidikan. Faktor lainnya disebabkan dari masih banyak perempuan tidak mengakui tidak bias membaca (seperti anggapan “sudah tua untuk apalagi belajar”), ada juga kecendrungan bahwa pejabat menutupi angka buta huruf. Menurut Kadis Pendidikan Aceh, Drs Bakhtiar, jumlah buta huruf masih relative besar disebabkan karena tingginya angka putus sekolah kelas 1,2 dan 3 yang disinyalir potensial menjadi tuna aksara baru, penyebaran penduduk yang tidak merata serta kondisi geografis yang luas.

Tantangan

Dalam konteks negara yang sedang mengalami multi krisis seperti saat ini, terutama semakin akutnya kemiskinan, keaksaraan terutama keaksaraan perempuan menjadi kunci untuk merespon berbagai bencana sosial, politik, ekonomi, serta berbagai bentuk kekerasan. Tetapi pemerintah belum memperlihatkan komitmennya dalam keaksaraan ini, selain hanya untuk memperkecil jumlahnya saja. Beberapa tantangan juga dihadapkan dalam upaya pemberantasan persoalan keaksaraan ini yaitu apakah ada alat pengukuran alternative dalam mengenalisi atau makna dalam dokumen-dokumen resmi. Bagaimana langkah-langkah strategis untuk menghindari kecenderungan etnonasionalisme. Bagaimana upaya melahirkan kebijakan dan anggaran yang cukup bagi penyelenggaraan program keaksaraan yang berkualitas dan berkeadilan gender?